Yayasan Lansekap Nusantara Hijau (YLNH) bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, IDH dan PT Smart tbk. mengadakan kegiatan konsultasi publik penyusunan protokol pemantauan perubahaan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Nevada Ketapang pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Konsultasi Publik diikuti 71 orang dari perwakilan instansi pemerintahan di Kabupaten Ketapang, Perusahaan Kelapa sawit dan kehutanan serta NGO dan ormas yang ada di Kabupaten Ketapang.
Acara dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahaan Hukum dan Politik Bupati Ketapang Bapak Drs Darma M.Pd yang mewakili Sekda Kabupaten Ketapang. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Pemda Ketapang mendukung pembuatan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang karena pemantauan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pihak sehingga ada transparasi dalam proses pelaksanaannya.
Acara konsultasi publik diawali dengan presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Bapak Harto S.E., M.Si selaku Keynote Speaker. Pak Harto menjelaskan bahwa protokol pemantauan perubahan tutupan lahan ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Ketapang tentang penurunan angka deforestrasi di Ketapang, sehingga Pemda Kabupaten Ketapang sangat mendukung penyusunan protokol pemantaun perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang.
Presentasi selanjutnya dari IDH yang dibawakan oleh Manager Lansekap Kalimantan Barat Bapak Loren. Dalam paparannya, Loren menjelaskan terkait mekanisme pasar dan tuntutan dunia global terkait produk kelapa sawit berkelanjutan, termasuk penerapan standar EU Deforestation Regulation (EUDR) yang melarang produk sawit berjejak deforestasi masuk pasar Eropa.
Sesi ketiga diberikan oleh Samsul Ulum Project Manager Ketapang YLNH, yang menjelaskan terkait draft protokol pemantauan perubahan tutupan lahan secara partisipatif di kabupaten Ketapang yang telah disusun oleh tim YLNH setelah mendapatkan masukan dari kegiatan konsultasi stakeholder. Sesi ketiga dilanjutkan oleh Luwin, Spatial Expert dari YLNH yang menjelaskan tentang proses analisis alert dan cara melakukan verifikasi alert di lapangan. Sesi setelah presentasi adalah tanya jawab, dimoderatori oleh Nur Fadly, kepala Bidang Ekonomi dan SDA-LH Bappeda Ketapang. Diskusi berlangsung dinamis, dengan peserta aktif memberikan pertanyaan dan saran.
Setelah sesi paparan, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang pandu oleh Fajar Surya Pratomo dari YLNH. Pada proses kegiatan FGD, peserta memberikan berbagai masukan terhadap draft protokol untuk penyempurnaan dokumen tersebut.
Sebelum penutupan acara, dilakukan penyusunan dan pembacaan berita acara pelaksanaan konsultasi publik penyusunan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang secara partisipatif. Berita Acara di tanda tangani oleh semua perwakilan peserta yang hadir di acara konsultasi publik secara bergiliran.
Candra Kurniawan perwakilan dari PT Smart Tbk mengapresiasi jalannya kegiatan. “Alhamdulilah acara berjalan lancar, dihadiri oleh banyak stakeholder yang memberikan masukan kontruksif untuk keberlangsungan kegiatan ini ke depan. Proses penandatangan berita acara berjalan lancar, ini menegaskan bahwa peran multistakeholder cukup harmonis dan masing-masing dari stakeholder antusias dan komitmen pada kegiatan, menjadi momentum kalau kegiatan ini akan sukses di masa yang akan datang”.
Hendra Gunawan dari Tropenboss Indonesia mengatakan, program ini akan bermanfaat untuk pemerintah daerah, merupakan sebuah terobosan yang cukup baik bagi kabupaten Ketapang, karena dapat menjadi mitigasi terjadinya perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang. Data yang dihasilkan akan lebih akurat dan berpotensi memengaruhi kebijakan tata ruang di Ketapang.
Lusiana A Ketua Organisasi Srikadi Ketapang Mandiri mengatakan “Kami dari Srikandi Ketapang Mandiri mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya kegiatan ini, kami sangat bersyukur dapat berkolaborasi karena ini juga berkaitan dengan UMKM. Deforestrasi hutan lindung dan pengolahaan lahan seperti apa yang berpengaruh pada kerajinan UMKM, karena UMKM membutuhkan bahan baku dari hutan juga. Saya rasa protokol ini sudah sangat bagus untuk diimplementasikan”.
